Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Untag Surabaya Menggelar Penyuluhan Hukum Dan Bhakti Sosial Di Desa Gemurung Gedangan Sidoarjo

Senin, 6 Februari 2023 09:56 WIB

Share
Dr. Yovita Arie Mangesti SH. MH.CLA.CMC Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3) Menyerahkan Sertifikat Kepada Wulansari Widiya, SH. Spn. Mkn, Mahasiswa DIH UNTAG Surabaya (Foto/Dok: Bambang Gunawan Poskota Jatim)
Dr. Yovita Arie Mangesti SH. MH.CLA.CMC Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum (S3) Menyerahkan Sertifikat Kepada Wulansari Widiya, SH. Spn. Mkn, Mahasiswa DIH UNTAG Surabaya (Foto/Dok: Bambang Gunawan Poskota Jatim)

JATIM.POSKOTA.CO.ID – Program S3 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, melaksanakan program pengabdian masyarakat “Penyuluhan Hukum dan Bhakti Sosial” yang dilaksanakan di Balai Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan Sidoarjo, Minggu (5/2/2023).

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu komponen yang wajib dipenuhi sebagai perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi, diselenggarakannya PKM mewujudkan sebuah tujuan bahwa apa yang dikerjakan dilingkungan Fakultas dapat dibawa dan di implementasikan kepada masyarakat.

Disamping penyelenggaraan penyuluhan hukum, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Desa Gemurung dan sekitarnya, mahasiswa S3 Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) melaksanakan pembagian paket sembako, yang isinya beras, gula, minyak goreng, snack dan uang.

Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Menggelar Penyuluhan Hukum Dan Bhakti Sosial (Foto/Dok: Bambang Gunawan Poskota Jatim)


Ketua Panitia Drs. Heri Mardi Handoko, SH.MH, M.Si mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan hukum dan bhakti sosial yang dilaksanakan di Desa Gemurung ini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan karena sebagai perwujudan Tri Dharma perguruan tinggi.

Wulansari Widiya, SH, Spn, Mkn Narasumber yang memaparkan Hukum Pertanahan di Indonesia, menyampaikan bahwa Indonesia sudah memiliki undang-undang Nasional yang mengatur mengenai pertanahan, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) selama lebih dari 55 tahun.

Aturan pertanahan di Indonesia yang tentu saja mencakup bermacam-macam hak atas tanah, seperti yang tertuang dalam pasal 16 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa terdapat hak-hak atas tanah antara lain : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan.

Hak milik mengandung hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun.
"Saya sampaikan kepada masyarakat warga Desa Gemurung agar segera mendaftarkan tanah miliknya ke kantor pertanahan supaya tanah milik kita benar-benar aman memiliki kekuatan hukum yang sah", kata Wulansari.

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH, CLA, CMC, menyampaikan, bahwa program Doktor ilmu hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi, salah satu dari bentuk Tri Darma tersebut adalah penyelenggaraan  pengabdian kepada masyarakat.

“Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh mahasiswa di setiap angkatan kebetulan kalau di program Doktor itu, di setiap semester selalu ada angkatan baru,” tuturnya.

Dr. Yovita Arie Mangesti juga mengatakan, bahwa hukum itu wajib untuk di implementasikan ilmu yang didapat secara teoritis agar bisa menjadi inspirasi dan edukasi di dalam masyarakat, setiap kegiatan pengabdian ada diskusi secara langsung dengan masyarakat, supaya dari para calon Doktor tersebut, bisa menyerap secara langsung aspirasi dan temuan-temuan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

“Hukum itu sebenarnya bagaimana sih bisa bekerja didalam tubuh masyarakat dan seperti apa hukum itu bisa diterapkan di masyarakat yang tentunya kedepannya akan bermanfaat pula bagi masyarakat,” ungkap, Dr. Yovita Arie Mangesti.

Karena akhir dari perkuliahan di S3 Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) pada Goalnya adalah menyusun sebuah karya ilmiah atau penelitian yang tentunya harus menghasilkan suatu karya terbaru yang mengedukasi, dan tentunya yang berguna bagi masyarakat.

“Hukumnya wajib, jadi tidak mungkin kita dapatkan kalau kita juga tidak menyerap kondisi yang ter-update dan faktual yang ada di dalam masyarakat”, ujar, Dr. Yovita Arie Mangesti.

Ditambahkan pula oleh Dr. Yovita Arie Mangesti, bahwa syarat untuk mengikuti pengabdian, setiap angkatan berarti minimal setiap semester, kebetulan untuk angkatan 41 ini jumlahnya sekitar 31 orang untuk kegiatan tersebut, yang terbagi menjadi beberapa kelompok.

“Jadi untuk kelompok yang pertama sudah melangsungkan di beberapa tempat yang mana 4 mahasiswa ditempatkan disini dan sekitar 18 orang untuk sisanya nanti akan ada pengabdian yang bisa dilaksanakan untuk satu komunitas", jelasnya.

Dr. Yovita Arie Mangesti menerangkan bahwa, pengabdian itu bisa dilakukan melalui komunitas contoh ada komunitas pelukis nasional kemudian ada juga yang ke desa-desa, nanti tentu di dalam pelaksanaan ini kami juga berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dibawah pengawasan dari Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG).

Buwono Basyuni (Pakai Kopiah) Kades Desa Gemurung Foto Bersama Mahasiswa S3 Untag Surabaya Dan Masyarakat (Foto/Dok: Bambang Gunawan Poskota Jatim)


Ketika disinggung terkait kendala apa saja yang biasanya ditemukan di lapangan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, Dr. Yovita Arie Mangesti, menjawab dengan tegas, bahwa selama ini tidak ada kendala sedikit pun, karena masyarakat malah tambah senang dan bermitra.

“Kami berupaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, supaya sungguh-sungguh bisa menerima manfaat, karena problem itu kadang dalam tatanan keilmuan “bagus” tapi secara teoritis, ternyata ketika mau diinformasikan masih butuh di lanjut,” tegasnya.

Dr. Yovita Arie Mangesti berharap bahwa khususnya dalam bidang yang dinamakan hukum, hukum itu bisa sungguh-sungguh hadir tidak hanya dalam istilah bahasa Textbook, dan tidak hanya bahasa undang-undang tapi juga sebagai alat yang mampu untuk menata dan merekayasa masyarakat dalam memberikan kontrol sosial.

“Agar bisa melakukan pembaharuan-pembaharuan di dalam masyarakat, kalau masyarakatnya dinamis tentu hukumnya juga harus tetap dinamis, hukum itu harus sejalan dan didukung dengan kepastian, dan hukum itu harus didukung dengan upaya-upaya yang tentunya tidak boleh mengabaikan etika moral, kaidah dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat,” pungkasnya. (Bagas)**

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar
Berita Terpopuler