Ketua Komisi D Mengajak Komitmen Bersama Menyukseskan Program Inklusif Diknas Sidoarjo
Rabu, 27 Oktober 2021 14:52 WIB
JATIM.POSKOTA.CO.ID - Serangkaian kegiatan dalam rangka penguatan pendidikan inklusif bagi anggota pokja inklusif, pengawas SMP, SD, penilik, kepala SD negeri/swasta di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, Rabu (27/10/2021).
Dhomroni Khudori ketua Komisi D Kabupaten Sidoarjo pada kesempatannya mengatakan memperoleh pendidikan seperti yang diharapkan, tentu menjadi dambaan semua orang, tak terkecuali Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu pendidikan yang kondusif dan inklusif, semua itu menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Karena pendidikan adalah wilayah yang menjunjung prinsip keadilan, bisa dimasuki siapa saja tanpa memandang identitas, karena pendidikan bersifat objektif".
Tidak dipungkiri masih banyak sekolah di Indonesia yang belum sepenuhnya mau menerima Anak Berkebutuhan Khusus dan menerapkan pendidikan inklusi, sehingga pendidikan inklusi ini tidak banyak tersentuh.
Selalu banyak kemungkinan menakutkan seperti semakin berjarak ketika muncul pemikiran, jika menerima murid Anak Berkebutuhan Khusus dikhawatirkan dapat mengurangi citra dan jumlah muridnya, ujarnya.
Berbagai kecenderungan yang sangat kontra produktif dengan fungsi dan hakekat sekolah sebenarnya, sekolah tidak hanya sebagai tempat belajar agar pandai secara keilmuan saja, tapi juga sebagai tempat untuk menanamkan sekaligus mengamalkan semangat humanisme, menghargai setiap anak didik agar bisa menikmati layanan pendidikan sesuai dengan karakter, kemampuan dan keterbatasannya masing-masing.
Saat ditanya Poskota Jatim perihal faktor yang menjadi hambatan dalam mempercepat terwujudnya pogram pendidikan inklusif, Dhomroni menyampaikan harus ada komitmen bersama, artinya komitmen para pemangku kepentingan dan kebijakan dari pada pemerintah kabupaten Sidoarjo, bagaimana pemerintah kemudian menyiapkan sarana dan prasarana pendukungnya, untuk kemudian mengeksplor, saya yakin di balik keterbatasan anak didik kita yang keterbatasan khusus itu ada kelebihan yang luar biasa yang itu perlu digali dan itu dibutuhkan guru pendamping khusus
Disingung perihal apakah Kabupaten Sidoarjo bisa dijadikan contoh dalam mensukseskan pokja inklusif bagi daerah lainnya, lagi-lagi Dhomroni mengatakan harus menjadikan komitmen bersama antara Diknas dan dari sisi kebijakan politik komisi D akan selalu mendorong untuk akselerasi percepatan suksesnya program inklusif dan kinerja programnya harus menyusun grand design program terkait dengan kebutuhan dan sarana prasarana penunjang untuk berjalannya program ini, sehingga ditahun ini segera bisa untuk dianggarkan pada anggaran perubahan tahun 2022, pungkasnya.(Bagas)